Umum

Pemprov Dan Pemkot Saling Salah Menyalahkan Soal Perda RSUD Kota Kendari

Pemprov Dan Pemkot Saling Salah Menyalahkan Soal Perda RSUD Kota Kendari

KABARSULUH.com – Tidak adanya yang ingin bertanggung jawab atas pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari, RSU Abunawas menjadi RSUD Kota Kendari, berujung saling menyalahkan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).
Menurut Kepala Biro (Karo) Hukum Pemprov, Effendi Kalimuddin dikonfimasi melalui selulernya, Jumat (19/8) mengatakan, merujuk pada aturan perundang-undangan pembatalan Perda usulan Pemkot sangatlah wajar sebab tidak memiliki nomor registrasi.
“Perda itu dibatalkan jelas dasarnya dan tidak mengada-ngada jadi bukan kesengajaan,” ujarnya.
Sementara, lanjut dia, tidak diregistrasinya Perda tersebut oleh Pemprov disebabkan tidak adanya permintaan dari pihak Pemkot saat menyerahkan Perda tersebut.
“Kita tidak registrasi Perda tersebut karena tidak ada permintaan dari pihak Pemkot, jadi yang salah bukan kami,” terangnya.
Ia juga menegaskan, hingga saat ini pengusulan permintaan nomor registrasi belum dilakukan pihak Pemkot, sementara surat pembatalan Perda tersebut akan segera dilayangkan.
“Kita akan segera layangkan surat pembatalan ini yang tembusannya ke Pemkot dan DPRD Kota Kendari,” jelasnya.
Sementara itu, menanggapi hal ini Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot, Mustand Pasaeno mengatakan, pihaknya sudah mengirim Perda tersebut sesuai prosedur untuk dibuatkan nomor registrasi.
“Siapa bilang kita tidak meminta Perda tersebut dibuatkan nomor registrasi, sementara tujuan kita serahkan Perda itu ke Pemprov untuk dibuatkan nomor registrasi,” tukasnya.
Sehingga, bagi dia alasan Pemprov dalam melakukan pembatalan Perda yang disodorkan sangat tidak rasional dan terkesan kesengajaan.
“Kalau Perda itu dibatalkan karena ada isinya yang bertentangan dengan undang-undang wajar kita terima tapi ini karena masalah nomor registrasi yang sudah menjadi tugas mereka, inikan terkesan kesengajaan,” pungkasnya.
Kabag Hukum DPRD Kota Kendari, Syain Kadir juga menambahkan, jika benar Perda tersebut sudah dibatalkan seharusnya tembuasan surat pembatalannya telah disampaikan ke DPRD dan juga Pemkot, tetapi sejauh ini belum ada.
“Kita belum terima surat pembatalan Perda itu, sehingga saya menilai hal ini hanya isu saja dan bisa jadi ada hubungannya dengan persoalan kemarin saat pembahasan di DPRD,” tambahnya.

Baca juga  Tidak Punya Naskah Akademik, Pembahasan Tiga Usulan Raperda Pemkot Kendari Dipending

Komentar dengan Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popular

Kantor Kabar Suluh

Gedung Creasi Center, Lt. 3
Jl. Ahmad Yani, No.80, Wua-wua, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Phone: 081328451969

Info Redaksi

Untuk hak jawab pemberitaan, silahkan hubungi kami melalui email ke redaksi@kabarsuluh.com

Info Periklanan

Untuk kerjasama periklanan, silahkan hubungi kami melalui email ke iklan@kabarsuluh.com

Copyright © 2017 KABARSULUH.COM

To Top